Binjai | Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM C) kembali viral. Seorang warga yang merupakan kuli bangunan dimintai uang sebesar Rp800 ribu saat hendak mengurus SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Binjai, Senin (09/11/2026).
Berdasarkan pengakuan warga dan rekaman video yang diterima, permintaan uang tersebut terjadi ketika dirinya hendak mengurus pembuatan SIM C. Warga itu mengaku dimintai sejumlah uang oleh seorang petugas Satpas.
Menurut keterangannya, uang sebesar Rp800 ribu tersebut disebut sebagai imbalan agar SIM C miliknya dapat segera selesai tanpa harus mengikuti tahapan ujian sebagaimana prosedur yang berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga itu juga mengaku mendapat penjelasan bahwa apabila mengikuti tes sesuai prosedur, dirinya belum mengetahui kapan SIM tersebut dapat selesai.
“Harga buat SIM berapa, Bu?” tanya warga.
“Tanpa tes Rp800 ribu,” jawab petugas.
Warga kemudian mempertanyakan besaran biaya tersebut.
“Mahal kali, Bu. Enggak bisa kurang?” ucap warga.
“Udah murah itu, Pak. Sama kok sama yang lain,” jawab petugas.
Percakapan tersebut memunculkan tanda tanya mengenai mekanisme pembayaran serta dugaan adanya pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan penerbitan SIM C.
Diduga Bertentangan dengan Prosedur Penerbitan SIM
Apabila benar terdapat permintaan uang dengan imbalan penerbitan SIM tanpa mengikuti tahapan ujian, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius dan perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.
Sebab, penerbitan SIM harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi, kesehatan, serta tahapan ujian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan.
Sementara itu, Pasal 86 menjelaskan fungsi SIM sebagai bukti kompetensi mengemudi, registrasi pengemudi, dan identifikasi pengemudi.
Ketentuan penerbitan SIM juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yang mengatur persyaratan serta tahapan yang harus dipenuhi pemohon.
Selain itu, pelayanan penerbitan SIM merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau permintaan uang yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menelusuri dugaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.
Pengawasan Satpas Polres Binjai Dipertanyakan
Dugaan permintaan uang sebesar Rp800 ribu tersebut menjadi perhatian terhadap pengawasan internal di lingkungan Satpas Polres Binjai.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kepolisian yang transparan, profesional, serta bebas dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Jika benar terdapat petugas yang menawarkan kemudahan penerbitan SIM tanpa mengikuti tahapan ujian dengan imbalan sejumlah uang, maka hal tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Pihak Polres Binjai diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran, identitas petugas yang terlibat, serta apakah permintaan uang tersebut merupakan biaya resmi atau justru dugaan pungutan di luar ketentuan.
Hingga berita ini disusun, MedanTalkTV belum memperoleh klarifikasi resmi dari pihak Satpas maupun Polres Binjai terkait dugaan tersebut.
Masyarakat berharap pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai dapat berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi praktik pungutan liar.
Sumber Berita: https://medantalktv.com















Komentar