MEDAN | Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (6/10/2026).
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tengah dirancang DPR RI. Mereka meminta proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan transparan serta melibatkan serikat pekerja.
Pimpinan aksi, Yusuf, menegaskan buruh menolak adanya ketentuan yang dinilai dapat merugikan hak dan kesejahteraan pekerja.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami jangan dijerat dengan undang-undang yang tidak jelas dan siluman. Kami tidak mau jam kerja 45 jam, kami mau upah yang layak,” tegas Yusuf di hadapan Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi.
Menanggapi tuntutan tersebut, HM Subandi menyatakan akan menyampaikan dan merekomendasikan aspirasi para buruh kepada DPR RI agar menjadi perhatian dalam proses pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
Namun, massa aksi meminta agar aspirasi tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis. Mereka juga mendesak adanya komunikasi langsung dengan pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Subandi kemudian menghubungi Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut yang juga anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, melalui sambungan telepon.
Dalam komunikasi tersebut, Sugiat menyatakan dirinya bersama Fraksi Gerindra akan berupaya mengawal tuntutan buruh Sumatera Utara.
Sebagai putra daerah Sumatera Utara, Sugiat mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksi tersebut meliputi pengawalan proses pembahasan hingga pengesahan UU Ketenagakerjaan agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Buruh juga meminta seluruh proses pembentukan undang-undang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan aspirasi serikat pekerja. Mereka menolak adanya pasal atau ketentuan yang tidak dibahas secara terbuka dan berpotensi merugikan pekerja.
Selain itu, massa meminta substansi UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, termasuk mengenai pengupahan, hubungan kerja, outsourcing, pesangon, jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan pekerja lainnya.
Buruh juga menyuarakan penolakan terhadap aturan 45 jam kerja dalam sepekan dengan tetap mempertahankan gaji pokok sesuai upah minimum. Mereka turut menuntut agar kenaikan upah dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
Melalui aksi tersebut, KSPSI AGN Sumut berharap aspirasi pekerja di Sumatera Utara dapat menjadi bagian dari pembahasan DPR RI dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan.
Penulis : yuda
Sumber Berita: https://Medantalktv.com















Komentar