MEDAN | Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Kota Medan, Sumatera Utara,mencuat. Kali ini, dugaan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Polisi (Nopol) ganda yang diduga dapat diproses meski sejumlah persyaratan administrasi tidak terpenuhi.
Investigasi menemukan adanya dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan dokumen kendaraan bermotor yang diduga melibatkan oknum nakal dan mengabaikan prosedur administrasi.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi pada kendaraan Honda Brio Satya dengan nomor polisi BK 1568 ** atas nama seorang pemilik berinisial M.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Februari 2026, seseorang yang identitasnya belum diketahui dan bukan pemilik kendaraan diduga mengurus penerbitan STNK pengganti karena kehilangan di Samsat Medan Selatan, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan.
Dalam proses pengurusan tersebut, pihak yang membawa dokumen disebut hanya melampirkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli tanpa menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan.
Namun, saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, nomor rangka dan mesin Honda Brio Satya yang dibawa disebut tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam BPKB.
Meski demikian, berkas pengurusan tersebut diduga tetap diterima dan diproses hingga STNK duplikat dengan nomor polisi BK 1568 ** berhasil diterbitkan.
Diduga Kembali Diproses di Samsat Medan Utara
Pihak yang diduga sama disebut kembali melakukan pengurusan perpanjangan pajak kendaraan dengan nomor polisi BK 1568 **, kali ini di Samsat Medan Utara.
Dengan kondisi dokumen yang disebut serupa, yakni hanya mengandalkan BPKB asli tanpa KTP pemilik serta adanya ketidaksesuaian nomor rangka kendaraan, proses perpanjangan pajak tersebut dikabarkan tetap berjalan.
Kejanggalan ini kemudian diketahui ketika pemilik kendaraan yang sebenarnya, berinisial M, melakukan pengurusan perpanjangan pajak beberapa hari kemudian.
Pemilik kendaraan mengaku heran setelah mengetahui bahwa pajak kendaraan yang disebut telah menunggak selama beberapa tahun ternyata sudah dibayarkan.
M juga mengungkapkan bahwa BPKB asli kendaraannya pernah hilang dan saat ini dirinya telah memiliki BPKB duplikat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana kendaraan dengan identitas yang diduga sama dapat menjalani proses administrasi di dua kantor Samsat berbeda.
Dugaan Praktik “KTP Tembak” Mencuat
Selain dugaan penerbitan STNK dan Nopol ganda, informasi mengenai praktik penggunaan “KTP tembak” turut menjadi sorotan.
Seorang narasumber MedanTalkTV mengungkapkan bahwa pengurusan administrasi kendaraan tanpa KTP asli pemilik diduga dapat dilakukan dengan membayar biaya tambahan.
“Biasanya buat KTP tembak, Bang. Harganya lumayan berkisar Rp1,3 juta, itu untuk proses KTP saja, belum yang lain,” ujar sumber tersebut.
Narasumber itu menyebut istilah “KTP tembak” digunakan di lingkungan pengurusan Samsat untuk menggambarkan kondisi ketika KTP pemilik kendaraan tidak tersedia.
Meski demikian, informasi mengenai biaya tersebut masih berupa keterangan narasumber dan belum dapat dipastikan apakah benar berkaitan dengan kasus penerbitan STNK dan Nopol ganda yang sedang diselidiki.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam sistem administrasi kendaraan bermotor, termasuk menyangkut keabsahan dokumen, perlindungan hak pemilik kendaraan, serta pengawasan terhadap pelayanan publik.
Ditlantas Polda Sumut Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, belum dapat dipastikan apakah dugaan penerbitan STNK dan Nopol ganda tersebut merupakan tindakan oknum tertentu atau melibatkan pihak lain secara terorganisir.
MedanTalkTV masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap dugaan praktik tersebut.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Achmad Fauzi Dalimunthe, S.I.K., M.H., yang dihubungi MedanTalkTV untuk dimintai konfirmasi terkait dugaan tersebut, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Redaksi MedanTalkTV masih membuka ruang klarifikasi kepada pihak Samsat Medan Selatan, Samsat Medan Utara, serta Ditlantas Polda Sumatera Utara guna memperoleh penjelasan mengenai prosedur penerbitan STNK duplikat, pemeriksaan kesesuaian nomor rangka kendaraan, dan mekanisme pengawasan terhadap pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan informasi dan hasil konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Editor : Yuda















Komentar