MEDAN – Pengelolaan belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kontrak, pengawasan penggunaan kupon BBM, hingga pertanggungjawaban pembayaran kepada penyedia.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, pembayaran belanja BBM Dishub Kota Medan tercatat mencapai Rp2.885.016.667. Namun, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran. Hingga 31 Desember 2025, dana yang masih berada pada PT SGT tercatat mencapai Rp691.867.467.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai tersebut terdiri atas kupon BBM kendaraan dinas jabatan sebesar Rp54 juta, dengan realisasi penggunaan Rp41,4 juta. Sementara itu, kupon BBM kendaraan operasional yang dibayarkan mencapai Rp2,831 miliar, dengan realisasi penggunaan sebesar Rp2,151 miliar.
BPK juga mengungkap persoalan dalam pelaksanaan kontrak dengan PT SGT yang semula menggunakan SPBU 14.201.171. Namun, setelah kepemilikan SPBU tersebut berpindah kepada pihak lain melalui proses lelang, PT SGT tidak lagi dapat melaksanakan pelayanan sebagaimana kondisi awal.
Pengisian BBM kemudian dialihkan ke sejumlah SPBU lain, di antaranya SPBU di Jalan Kasuari, Ringroad, Setia Budi, dan Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan. Menurut temuan BPK, perpindahan lokasi pengisian tersebut dilakukan tanpa adendum kontrak.
Padahal, ketentuan kontrak membatasi pengalihan pekerjaan atau penggunaan pihak lain di luar ketentuan yang diperbolehkan. BPK turut mencatat bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui penyedia tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana semula, tetapi kontrak tidak dihentikan.
Selain persoalan pelaksanaan kontrak, BPK juga menemukan masalah pada dokumen pertanggungjawaban pembayaran. Pembayaran yang dilakukan disebut tidak didukung laporan pelaksanaan harian, mingguan, dan bulanan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
Temuan tersebut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, penggunaan kupon BBM, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban agar pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.
Hingga informasi dalam pemberitaan yang dikutip tersebut, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun PT SGT atas persoalan-persoalan yang diungkap BPK.
Sumber Berita: https://medantalktv.com















Komentar