JAKARTA | Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi meminta konsep *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selain itu, Pujiyono mendorong adanya kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset. Menurutnya, penerapan standar *balance of probabilities* menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya mekanisme tersebut, hakim dapat menguji apakah tindakan perampasan aset yang dilakukan aparat sudah tepat atau justru harus dibatalkan.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip *due process of law* harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset. Negara tidak boleh mengambil hak maupun harta warga tanpa melalui proses hukum yang sah dan adil.
“*Due process of law* harus menjadi budaya dalam penegakan hukum agar perampasan aset berjalan sesuai prinsip keadilan,” ujarnya.
Menurut Pujiyono, penguatan kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset harus berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Dengan demikian, upaya negara dalam memberantas kejahatan ekonomi dan memulihkan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip keadilan.
Editor : Sandi
Sumber Berita: https://Medantalktv.com















Komentar