Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mengajukan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran. Sementara Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses peradilan.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” tambah Prasetyo.
Pengajuan pengunduran diri tersebut disebut berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka.
Dinamika tersebut kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari polemik hukum mengenai Wakil Presiden Gibran.
Editor : Sandi















Komentar