JAKARTA | Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep Safrudin dalam keterangannya.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, termasuk terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri untuk memasukkan sejumlah nomor telepon sasaran tanpa melalui tahapan verifikasi resmi maupun dasar penegakan hukum yang sesuai prosedur.
Selain Presiden Prabowo, sejumlah pihak lain yang diduga menjadi sasaran penyadapan meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
Bareskrim Periksa 10 Saksi dan Sita Barang Bukti
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Penyidik menyatakan proses hukum masih berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan dan peran masing-masing pihak.
Kasus Jadi Sorotan Publik
Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret nama mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, serta berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak serta-merta menyatakan seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian terhadap dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor : Yuda















Komentar