JAKARTA | Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) diwarnai rencana aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan bencana ekologis hingga perlindungan kebebasan berpendapat.Aksi ini menjadi perhatian karena berlangsung di sejumlah titik strategis ibu kota.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepolisian pun mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dengan menyiapkan rekayasa arus kendaraan secara situasional.Melalui akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, masyarakat diinformasikan mengenai potensi kepadatan mulai pukul 10.00 WIB hingga kegiatan selesai. Selain Bundaran HI, kawasan DPR/MPR RI, Monas, dan Tugu Tani juga menjadi titik yang perlu diwaspadai.
Sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak meliputi Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka, Jalan Imam Bonjol, Jalan KH Mas Mansyur, dan Jalan Gatot Subroto. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif apabila tidak memiliki keperluan mendesak di kawasan tersebut.
Lima Tuntutan BEM UIDalam aksi tersebut, BEM UI mengangkat lima persoalan utama yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Kelima isu itu mencakup penanganan bencana ekologis, kebijakan ekonomi dan anggaran negara, biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
1. Penetapan Status Bencana NasionalPada sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya.Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mempertanyakan belum ditetapkannya status tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan manfaat penetapan status bencana nasional.“Bagi kami, penetapan status bencana nasional perlu segera dijelaskan pemerintah, mengingat dasar hukum dan manfaat penanganannya,” ujar Namora.
2. Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Anggaran NegaraTuntutan kedua berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan anggaran serta mengevaluasi pengeluaran untuk program yang dinilai berorientasi pada kepentingan politik.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut menjadi sorotan dalam kritik tersebut.Selain itu, mahasiswa mendorong penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar agar masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih adil.
3. Penegakan Hukum dan Pemberantasan KorupsiBEM UI juga menyoroti tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Mahasiswa meminta pemerintah mencegah penyalahgunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan serta memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Sejumlah regulasi turut menjadi perhatian, di antaranya Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).Menurut Namora, regulasi tersebut perlu dikaji secara kritis, khususnya terkait potensi penggunaan instrumen hukum untuk memperkuat kekuasaan.Mahasiswa menilai penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak digunakan untuk membatasi ruang kritik masyarakat terhadap pemerintah.
4. Penurunan Biaya Pendidikan dan Pemerataan Layanan DasarPersoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. BEM UI mendorong penurunan biaya pendidikan sekaligus pemerataan akses terhadap layanan dasar.Tuntutan ini berkaitan dengan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang terjangkau dan tidak terhambat oleh kondisi ekonomi.Mahasiswa juga meminta agar kebijakan anggaran pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik.
5. Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi ManusiaTuntutan lainnya menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan menyampaikan pendapat. BEM UI meminta pemerintah menjamin hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan tanpa menghadapi kriminalisasi.Namora turut menyinggung orang-orang yang disebutnya masih berstatus tahanan politik, warga yang diduga mengalami kriminalisasi, serta desa dan kota yang menurutnya terdampak masuknya militer ke ruang sipil.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap kondisi demokrasi dan perlindungan hak sipil di Indonesia.Polisi Imbau Masyarakat Antisipasi KepadatanDi tengah rencana aksi demonstrasi tersebut, masyarakat yang beraktivitas di Jakarta
Penulis : Yuda















Komentar