MEDAN | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) hingga ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini menyusul fakta persidangan terkait pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar yang turut menjadi sorotan.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara tersebut. Saat ini, penyidikan masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Taufik, kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan pemerintah daerah akan dikaji berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan maupun persidangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta tersebut termasuk informasi mengenai pergeseran anggaran pembangunan dua ruas jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan nilai sekitar Rp165 miliar.
Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebelumnya menjadi perhatian dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.
Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Bobby Nasution dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Effendy Pohan, untuk memberikan keterangan terkait pergeseran anggaran proyek jalan tersebut.
Dua proyek yang menjadi perhatian itu berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru.
Dalam persidangan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Muhammad Haldun, menerangkan bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025. Anggaran itu dialokasikan melalui mekanisme pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Majelis hakim kemudian menyoroti mekanisme pergeseran anggaran yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur. Hakim ingin mengetahui dasar hukum, proses evaluasi, serta mekanisme pengambilan keputusan sebelum anggaran tersebut disetujui.
Nama Bobby kembali disebut dalam persidangan pada 2 Oktober 2025, ketika mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, memberikan keterangan sebagai saksi.
Dalam persidangan tersebut, Topan mengaku telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan kepada Bobby. Menurut keterangannya, Bobby mempersilakan agar ruas jalan yang diajukan tersebut ditinjau.
Topan juga menyebut kedua proyek itu sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur. Namun, keterkaitan dokumen yang diperlihatkan di persidangan dengan kedua proyek tersebut turut menjadi perhatian dalam pemeriksaan.
Dalam persidangan lainnya, jaksa KPK memperlihatkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, membenarkan foto tersebut dan menerangkan bahwa dirinya ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.
Meski demikian, penyebutan nama seseorang dalam persidangan maupun keberadaan foto di lokasi proyek tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.
KPK Kembangkan Penyidikan, Delapan Tersangka Baru Ditetapkan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023–2025.
Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M Akhirun Efendi Siregar, dan M Rayhan Dulasmi Pilang. Perkara mereka kemudian diproses melalui persidangan.
Berdasarkan perkembangan penyidikan dan fakta yang ditemukan, KPK menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Mereka terdiri atas sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut dan satuan kerja pelaksanaan jalan nasional.
KPK menduga terdapat praktik pemberian komitmen fee dari penyedia proyek kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut. Besaran fee tersebut diduga berbeda berdasarkan jabatan dan peran masing-masing pihak.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, pemberian uang diduga dilakukan secara langsung, melalui transfer maupun secara tunai. Penyedia yang tidak memberikan fee disebut berisiko tidak memperoleh proyek kembali di lingkungan BBPJN Sumut.
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh dari delapan tersangka baru untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026.
Sementara itu, tersangka Dicky Erlangga tidak hadir dalam pemeriksaan dan dijadwalkan dipanggil kembali pada Senin, 26 Oktober 2026.
Peluang Pengembangan ke Pemprov Sumut
Dengan munculnya fakta mengenai pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar, kemungkinan pengembangan penyidikan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini menjadi perhatian.
KPK menyatakan fakta-fakta yang muncul selama proses hukum akan didalami lebih lanjut untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu dikembangkan ke pihak atau lingkungan lain.
Hingga saat ini, pendalaman terhadap kemungkinan keterkaitan Bobby Nasution dengan pengembangan perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban seseorang harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang berlaku.
Sumber Berita: https://Medantalktv.com















Komentar