MEDAN | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. KPK didesak tidak hanya menetapkan tersangka baru, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Desakan ini disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menyusul penetapan delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Sutrisno mendukung langkah KPK dalam menindak para tersangka.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana penyidikan akan dikembangkan, terutama terkait kemungkinan adanya pihak lain yang perlu diperiksa.Ia turut menyoroti Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti yang menurut keterangannya tidak menghadiri pemanggilan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
“Padahal Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti telah mangkir sejak dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Topan Obaja Putra Ginting, anak buah kesayangan Bobby Nasution di gedung KPPN Kota Padangsidimpuan. Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti tidak pernah hadir saat dipanggil KPK,” kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap orang. Ia menilai, pengusutan perkara korupsi tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang perlu didalami.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap langkah KPK yang menetapkan delapan tersangka baru tersebut.
“Akan tetapi penjelasan KPK tersebut dipastikan tidak akan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan di dalam hukum. Para tersangka baru dipastikan hanya kelas teri dan hanya sebagai aktor-aktor kecil. KPK tidak berani dan tidak akan pernah berani menyentuh sutradara atau aktor intelektual,” ujarnya.
Sutrisno juga menyinggung hubungan keluarga yang disebutnya dimiliki Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti dengan Bobby Nasution. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam memastikan penyidikan berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
Lebih lanjut, Sutrisno menyebut penetapan delapan tersangka baru belum cukup apabila penyidik tidak berani menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih besar.
“Maka penetapan delapan tersangka baru dalam kasus korupsi jalan yang menjerat anak buah Bobby Nasution tersebut hanya lip service. Sebab tidak ada kesungguhan dan keberanian KPK untuk menjerat sutradara, aktor intelektual, pejabat yang memiliki akses kepada kekuasaan,” tegas Sutrisno.
Delapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di BBPJN Sumatera Utara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kontraktor Akhirudin Piliang alias Kirun dan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Adapun delapan tersangka yang disebut dalam informasi tersebut, yakni:
Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025.
Dicky Erlangga, mantan Kasatker PJN Wilayah I periode 2023–2025.
Rahmad Parulian, mantan Kasatker PJN Wilayah I periode 2021–2023.
Munson Ponter Paulus Hutauruk, mantan PPK 1.4 Wilayah I periode 2021–2023.
Faisal, mantan PPK 1.1 Wilayah I periode 2023–2025.
Heri Handoko, mantan PPK 1.2 Wilayah I periode 2023–2025.
T. Rahmatsyah Putra alias Dadam, mantan Kasatker PJN Wilayah II periode 2023–2024.
Manaek Manalu, mantan PPK 2.2 Wilayah II periode 2023–2025.
Penetapan delapan tersangka baru tersebut menambah perkembangan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan KPK untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidikan diharapkan terus dikembangkan tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan.















Komentar